Bursa lokal memungut dan menyetorkannya; di bursa luar negeri yang belum ditunjuk memungut, kamu menyetor sendiri. Aset yang kamu pegang tetap dilaporkan di SPT Tahunan, paling lambat 31 Maret.

Aturannya berubah sejak 1 Agustus 2025, jadi tarif lama yang mungkin pernah kamu baca sudah tidak berlaku. Artikel ini merangkum tarif yang berlaku, contoh hitungan, dan langkah lapor di Coretax dengan bahasa yang mudah dipahami.

Poin Penting

• PPh Pasal 22 final atas penjualan aset kripto adalah 0,21% dari nilai transaksi di bursa dalam negeri dan 1% di bursa luar negeri. Aturannya PMK 50 Tahun 2025, berlaku sejak 1 Agustus 2025.
• Pajak dihitung dari nilai transaksi penjualan, bukan dari keuntungan, sehingga penjualan yang rugi pun tetap dikenai pajak [VERIFIKASI].
• Penjualan aset kripto tidak dikenai PPN. PPN hanya ada pada jasa platform, yaitu 12% dengan dasar pengenaan 11/12 dari biaya yang dikenakan platform.
• Aset kripto yang kamu pegang wajib dilaporkan di SPT Tahunan sebagai harta, dengan harga perolehan.
• Usulan menurunkan tarif ke 0,1% untuk platform dalam negeri baru sebatas usulan OJK (Oktober 2026). Tarif yang berlaku tetap 0,21%.
• Indonesia telah mengadopsi CARF dan berencana mulai bertukar data pajak aset kripto dengan negara mitra pada 2027, jadi pelaporan yang rapi makin penting.
• Fitur Laporan Pajak di aplikasi Mobee membantu kamu melihat dan mengunduh catatan pajak per tahun.
• Baca juga regulasi kripto di Indonesia dan exchange kripto yang diawasi OJK.

Dasar Hukum dan Tarif Pajak Kripto

Aturan utamanya adalah PMK Nomor 50 Tahun 2025 tentang PPN dan PPh atas transaksi perdagangan aset kripto, berlaku sejak 1 Agustus 2025. Di aturan ini, penyerahan aset kripto dipersamakan dengan surat berharga. Dampaknya: pajak penghasilan tetap ada, tetapi PPN atas penjualan aset kripto tidak lagi dikenakan.

PPh Pasal 22 final atas penjualan

• Bursa dalam negeri: 0,21% dari nilai transaksi penjualan. Bursa yang berstatus Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) wajib memungut, menyetor, dan melaporkannya.
• Bursa luar negeri: 1% dari nilai transaksi penjualan. Bursa luar negeri memungutnya kalau sudah ditunjuk oleh DJP. Kalau belum ditunjuk, kamu sebagai penjual yang menyetor sendiri.
• Sifatnya final. Artinya pajak ini tidak digabung dengan penghasilan lain dan tidak dihitung ulang dengan tarif progresif.
• Dikenakan pada penjualan. PMK 50/2025 tidak mengatur PPh Pasal 22 final tersendiri atas pembelian.

PPN

• Aset kripto itu sendiri: tidak dikenai PPN.
• Jasa platform: platform yang sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengenakan PPN atas jasanya dengan tarif 12% dan dasar pengenaan 11/12 dari biaya atau komisi yang ditagih. Hasilnya, PPN yang kamu tanggung sekitar 11% dari biaya platform, bukan dari nilai transaksi.

Kalau kamu pernah membaca tarif lain

Tarif 0,1% dan 0,2% untuk PPh serta PPN efektif 0,11% dan 0,22% adalah skema lama sebelum 1 Agustus 2025 (PMK 68/2022). Skema itu tidak lagi menjadi acuan untuk penjualan setelah tanggal tersebut [VERIFIKASI: pencabutan PMK 68/2022 oleh PMK 50/2025].

Soal usulan tarif lebih rendah

Pada seminar "Pajak, Ekonomi Digital, dan Aset Kripto: Perspektif Syariah" (dilaporkan DDTCNews pada 16 Oktober 2026), Adi Budiarso, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, menyampaikan bahwa industri mendorong penurunan PPh Pasal 22 final atas penjualan aset kripto di platform dalam negeri dari 0,21% menjadi 0,1%. Menurut siaran pers yang memuat pernyataan itu, angka 0,1% setara tarif PPh final penjualan saham di bursa.

Alasan yang disampaikan: biaya pengguna lebih rendah, daya saing platform dalam negeri lebih kuat, dan transaksi lebih terdorong lewat pedagang dalam negeri dibanding platform asing. Sebagai ilustrasi, pajak atas penjualan Rp10.000.000 turun dari Rp21.000 menjadi Rp10.000, atau hemat Rp11.000. Itu hanya komponen PPh, bukan total biaya trading.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyebut penurunan tarif sebagai opsi yang masuk akal untuk dipertimbangkan, tetapi pemerintah juga harus menimbang potensi hilangnya penerimaan dan peluang memperluas kepatuhan. Jadi ini baru usulan dan belum menjadi aturan. Tarif yang berlaku saat ini tetap 0,21% [VERIFIKASI: cek pembaruan sebelum publish].

Catatan: aturan untuk penambang (miner) diatur terpisah, dengan tarif umum PPh mulai tahun pajak 2026, dan tidak dibahas di artikel ini.

Contoh Hitungan Pajak Kripto

Contoh di bawah ini hanya ilustrasi. Nilai transaksi dan biaya adalah angka rekaan untuk memudahkan hitungan, bukan harga koin atau biaya sebenarnya.

Misalkan kamu menjual aset kripto dengan nilai transaksi Rp10.000.000.

Pada skenario pertama, nilai transaksi Rp10.000.000 dikurangi PPh Rp21.000 menjadi Rp9.979.000, sebelum biaya lain. Pada skenario ketiga, kamu rugi Rp2.000.000, tetapi pajak tetap dihitung dari nilai transaksi penjualan Rp8.000.000, bukan dari rugi atau untungnya [VERIFIKASI].

Bagaimana dengan PPN atas biaya platform?

PPN hanya dikenakan pada biaya yang ditagih platform. Misalkan biaya layanan Rp50.000 (angka ilustrasi). PPN = 12% x 11/12 x Rp50.000 = Rp5.500. Biaya dan perlakuan PPN sebenarnya di Mobee dapat dilihat di halaman biaya exchange [VERIFIKASI: lihat catatan tim nomor 3].

Kalau transaksimu di bursa luar negeri yang belum ditunjuk sebagai pemungut, kamu perlu menyetor PPh Pasal 22 final 1% itu sendiri, jadi hitung dan simpan buktinya.

Mekanisme Pelaporan di Coretax DJP

Coretax adalah sistem administrasi perpajakan terpadu DJP. Pelaporan SPT Tahunan orang pribadi dilakukan di sana.

A. Laporkan asetmu sebagai harta

Aset kripto yang masih kamu pegang di akhir tahun dicantumkan di daftar harta SPT Tahunan. Isi nama aset, tahun perolehan, dan nilai perolehan dalam rupiah. Pakai harga perolehan (harga beli), bukan harga pasar. Pilih kategori harta investasi yang sesuai di Coretax [VERIFIKASI: nama dan kode kategori harta terbaru].

Langkah umumnya: masuk ke Coretax DJP, buka menu Pelaporan, pilih SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, lalu isi bagian harta [VERIFIKASI: nama menu mengikuti tampilan Coretax terbaru].

B. Perlakukan PPh finalnya dengan benar

PPh Pasal 22 atas penjualan bersifat final, jadi kamu tidak menghitungnya ulang dengan tarif progresif. Simpan bukti pungut atau rekap transaksi dari bursa sebagai arsip, dan cantumkan penghasilan final sesuai petunjuk pengisian SPT Tahunan [VERIFIKASI: bagian SPT untuk penghasilan yang dikenai pajak final].

C. Kalau bursa tidak memungut

Pada bursa luar negeri yang belum ditunjuk sebagai pemungut, kamu menyetor sendiri PPh final 1% dan menyimpan buktinya [VERIFIKASI: tata cara penyetoran sendiri].

D. Perhatikan batas waktunya

SPT Tahunan orang pribadi dilaporkan paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Penghasilan dan harta tahun 2026 dilaporkan paling lambat 31 Maret 2027 [VERIFIKASI: cek bila ada perpanjangan resmi].

E. Kenapa kepatuhan penting: pertukaran data lintas negara mulai 2027

Indonesia telah mengadopsi Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), standar OECD untuk pertukaran informasi aset kripto secara otomatis antarnegara. Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman menyampaikan pada 15 Oktober 2026 bahwa pertukaran data pertama dengan negara mitra direncanakan mulai 2027. Menurut data OECD per Juni 2025 yang dikutip DJP, 69 yurisdiksi, termasuk Indonesia, berkomitmen menerapkan CARF mulai 2027 dan 2028.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan alasannya: aset kripto mudah berpindah antarnegara, sehingga informasi yang lebih baik, bukan tarif yang lebih tinggi, yang menjadi solusi. Pemerintah juga menekankan bahwa data harus dikelola secara akurat dan bertanggung jawab. Skalanya besar: OJK mencatat 23,21 juta akun konsumen aset kripto dan nilai transaksi bulanan sekitar Rp23,16 triliun pada Agustus 2026.

Apa artinya buat kamu? CARF adalah standar pertukaran informasi, bukan tarif pajak baru. Tetapi transparansi data akan makin besar, dan kalau kamu punya akun di bursa luar negeri, datamu berpotensi ikut dilaporkan [VERIFIKASI: sumber resmi belum merinci data apa yang dipertukarkan, negara mitranya, tahun data pertama yang dicakup, dan peraturan pelaksananya di Indonesia]. Cara paling aman: laporkan asetmu dengan benar di SPT Tahunan dan simpan arsip transaksimu.

Tabel Tarif Pajak Kripto 2026: Bursa Dalam dan Luar Negeri

Tarif di atas berlaku per 26 Oktober 2026 dan bisa berubah jika pemerintah menetapkan aturan baru. Pantau pengumuman resmi DJP.

Trading Nyaman dan Patuh Pajak Bersama Mobee

Mobee dioperasikan oleh PT CTXG Indonesia Berkarya yang berizin dan diawasi OJK. Di aplikasi Mobee, kamu bisa membuka fitur Laporan Pajak untuk melihat dan mengunduh catatan pajak transaksimu per tahun. Catatan ini membantu kamu merapikan data sebelum mengisi SPT Tahunan. Kamu tetap bertanggung jawab melaporkan SPT-mu sendiri.

Cara membuka Laporan Pajak di Mobee

1. Ketuk ikon profil di kanan atas aplikasi.
2. Pilih Laporan Pajak.
3. Masukkan nomor NPWP, lalu klik Konfirmasi.
4. Pilih tahun, lalu kirim laporan ke email atau unduh.

Panduan lengkapnya ada di tutorial cek laporan pajak Mobee. Kamu juga bisa melihat rincian biaya transaksi di halaman biaya exchange.

Kalau kamu belum punya aplikasinya, instal Mobee App dan mulai dengan belajar dulu. Konten ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual aset apa pun.

FAQ Seputar Pajak Kripto

Berapa tarif pajak kripto 2026?

Menurut PMK 50 Tahun 2025, PPh Pasal 22 final atas penjualan aset kripto adalah 0,21% dari nilai transaksi di bursa dalam negeri dan 1% di bursa luar negeri. Aturan ini berlaku sejak 1 Agustus 2025. Penjualan aset kripto tidak dikenai PPN, tetapi biaya jasa platform dapat dikenai PPN.

Apakah tarif pajak kripto akan turun jadi 0,1%?

Belum. Tarif yang berlaku saat ini tetap 0,21% di bursa dalam negeri dan 1% di bursa luar negeri. Pada Oktober 2026, OJK mengusulkan penurunan menjadi 0,1% untuk platform dalam negeri, dan Dirjen Pajak menyebutnya opsi yang masuk akal untuk dipertimbangkan. Namun belum ada aturan baru, jadi pantau pengumuman resmi DJP.

Bagaimana melaporkan aset kripto di SPT Tahunan?

Cantumkan aset kripto yang kamu pegang di daftar harta SPT Tahunan lewat Coretax DJP. Isi nama aset, tahun perolehan, dan nilai perolehan dalam rupiah, yaitu harga beli, bukan harga pasar. SPT Tahunan orang pribadi dilaporkan paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.

Apakah pajak kripto dipotong otomatis oleh bursa?

Di bursa dalam negeri berstatus PAKD, ya: bursa wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 22 final. Di bursa luar negeri, bursa hanya memungut jika sudah ditunjuk DJP. Kalau belum, kamu menyetor sendiri. Apa pun kasusnya, kamu tetap melaporkan asetmu di SPT Tahunan.

Apakah transaksi rugi tetap kena pajak?

Ya, pada umumnya. PPh Pasal 22 final dihitung dari nilai transaksi penjualan, bukan dari untung atau rugi. Jadi kalau kamu menjual dengan rugi, pajak tetap dihitung dari nilai penjualannya. Untuk kondisi pribadimu, konsultasikan ke konsultan pajak atau kantor pajak.

Apa itu Coretax dan apa pengaruhnya bagi investor kripto?

Coretax adalah sistem administrasi perpajakan terpadu milik DJP, tempat kamu melaporkan SPT Tahunan. Bagi investor kripto, Coretax adalah tempat mencantumkan harta kripto dan penghasilanmu. Data yang kamu laporkan sebaiknya sesuai dengan catatan transaksi dari bursa.

Bagaimana Mobee membantu kepatuhan pajak?

Di aplikasi Mobee ada fitur Laporan Pajak yang bisa kamu buka dari menu profil. Lewat fitur ini kamu bisa melihat dan mengunduh catatan pajak transaksimu per tahun untuk membantu mengisi SPT. Kamu tetap bertanggung jawab melaporkan pajakmu sendiri.

Disclaimer

Artikel ini berisi informasi umum untuk edukasi dan bukan nasihat pajak, hukum, atau investasi. Aturan pajak bisa berubah dan penerapannya bergantung pada kondisi masing-masing wajib pajak. Untuk kasus pribadimu, konsultasikan dengan konsultan pajak atau kantor pajak setempat. Aset kripto berisiko tinggi karena harganya bisa naik dan turun tajam, dan kamu bisa menanggung rugi. Lakukan riset mandiri sebelum mengambil keputusan.

Sumber

• Kementerian Keuangan, PMK Nomor 50 Tahun 2025 tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto: https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/66a7633b-9e1b-4a54-9046-5320aa96c7e1/2025pmkeuangan050.pdf
• DJP, "PMK 50/2025: Babak Baru Pemajakan Aset Kripto" (31 Juli 2025, diperbarui 8 September 2025): https://www.pajak.go.id/en/node/117234
• DJP, "Beli Kripto Tidak Lagi Kena PPN" (8 September 2025): https://www.pajak.go.id/en/node/117774
• Mobee Academy, "Cek Laporan Pajak Mobee" (28 September 2026): https://mobee.com/mobee-academy/tutorial/cek-laporan-pajak-mobee
• NasionalNews.id, "OJK Usulkan Pajak Kripto Turun Jadi 0,1%, Peluang Dorong Transaksi Pengguna" (25 Oktober 2026, memuat siaran pers; melaporkan seminar yang diliput DDTCNews 16 Oktober 2026): https://www.nasionalnews.id/ekonomi/ojk-usulkan-pajak-kripto-turun-jadi-01-peluang-dorong-transaksi-pengguna/
• DDTCNews, "Mulai 2027, DJP Tukar Data Aset Kripto dengan Negara Mitra" (16 Oktober 2026): https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1823343/mulai-2027-djp-tukar-data-aset-kripto-dengan-negara-mitra
• CNBC Indonesia, "Punya 23 Juta Akun Kripto, RI Siap Tukar Data Pajak pada 2027" (15 Oktober 2026): https://www.cnbcindonesia.com/market/20261015163806-17-776557/punya-23-juta-akun-kripto-ri-siap-tukar-data-pajak-pada-2027
• DJP, Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), standar OECD: https://pajak.go.id/en/eoi/carf
• Kontan, "OJK catat transaksi kripto naik 12,87% pada Agustus 2026" (5 Oktober 2026): https://investasi.kontan.co.id/news/ojk-catat-transaksi-kripto-naik-1287-pada-agustus-2026